Dewan Hortikultura Nasional
mendesak pemerintah melakukan antisipasi terhadap kurangnya pasokan produk
hortikultura (buah dan sayur) jika kebijakan pemerintah yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2012 berlaku efektif. Kebijakan itu
mengatur volume impor hortikultura yang diizinkan mengimpor berdasarkan
rekomendasi Menteri Pertanian.Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini
menyambut baik aturan pemerintah itu karena bisa mengurangi ketergantungan
impor dan mendorong produk lokal menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Namun, dia menegaskan, pemerintah harus bisa meningkatkan produksi
dan kualitas produk hortikultura di dalam negeri seiring berlakunya aturan
tersebut.“Yang selama ini buah dan sayur impor, ke depan bisa dipenuhi dari
dalam negeri. Memberikan kesempatan juga bagi petani untuk bisa bersaing,” kata
Benny Menurut dia, pembatasan volume impor dengan kuota sama dengan mendorong
pengusaha atau importir untuk mengutamakan mendapat pasokan buah dan sayur langsung
dari petani. Jika kebutuhan pasar tertentu mencapai 500 ton buah, maka
pemerintah seharusnya memberikan kuota sebanyak 300 ton saja, sisanya dipenuhi
dari dalam negeri.Pemerintah harus bisa mengupayakan agar produk hortikultura
lokal bisa bersaing dengan produk impor, baik dari segi harga, kualitas, maupun
jenisnya. Langkah lainnya, pemerintah harus segera memperbaiki sistem
distribusi agar pasokan menjadi lancar sehingga mengurangi biaya
transportasi.“Benny mengakui produk hortikultura di dalam negeri memang masih
kalah bersaing dari segi kualitas dan jumlah sehingga masih dipenuhi dari
impor. Namun bukan berarti produksi tidak mengalami peningkatan. Peningkatan
permintaan terjadi karena tingginya laju pertumbuhan penduduk dan
kebutuhan.Peraturan yang mengatur rekomendasi impor hortikultura ini pada
dasarnya merupakan langkah pemberdayaan peran dan fungsi pertanian, khususnya
bagi petani. Karena itulah, seluruh aspek terkait, mulai dari pengusaha,
importir, pemerintah, dan konsumen, harus bisa mendorong peningkatan produksi
dalam negeri.
